Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Data pribadi merupakan hak privasi setiap warga negara Indonesia. Terkait dengan hak privasi, dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Article 17 Nomor 1 disebutkan bahwa tidak ada satu orang-pun yang pantas untuk diperlakukan sewenang-wenang dan melanggar hukum dalam hal privasi, keluarga ataupun martabat dan reputasinya. Perlindungan data pribadi sudah menjadi kewajiban negara dan hak warga negara serta diakui dan disadari secara internasional. Kondisi saat ini Indonesia belum memiliki Undang-Undang yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara. Dengan kondisi ini muncul rentetan kasus kebocoran data baik yang dialami pemerintah maupun perusahaan swasta seperti platform e- commerce. Masih lemahnya perlindungan data pribadi di Indonesia dapat menimbulkan beberapa implikasi seperti, risiko kerugian materiil warga negara Indonesia dan risiko hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keamanan data di Indonesia.

Dalam rangka melakukan percepatan penanganan Covid-19, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid-19. PRBM Eijkman ditunjuk sebagai Ketua Tim Penanggung Jawab Pengembangan Vaksin Covid-19 dibawah Kemenristek/BRIN disertai lima tim pendukung lainnya dengan platform yang berbeda-beda.