Kunker PKAKN ke Bandung, Jawa Barat 30-31 Maret 2021

Tim Kunjungan Kerja Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara (PKAKN) Badan Keahlian DPR RI yang dipimpin Kepala Pusat Kajian AKN Drs. Helmizar, M.E. melakukan kunjungan ke Provinsi Jawa Barat pada Selasa, 30 Maret 2021 dan Rabu, 31 Maret 2021. Dalam Kunjungan tersebut, PKAKN melakukan diskusi secara langsung (luring) dan daring melalui Zoom Meeting dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Barat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat terkait Kajian “Program Bantuan Kuota Data Internet Pada Masa Pandemi Covid-19” yang sedang dikaji oleh Tim PKAKN. Kepala Pusat Kajian AKN, Drs. Helmizar, M.E. menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan program bantuan kuota data internet terdapat beberapa permasalahan akuntabilitas yang kemungkinan besar akan berdampak pada efektivitas program bantuan. Diantaranya terdapat permasalahan basis data yang dalam perencanaan awal tidak mempertimbangkan kesesuaian kriteria penerima manfaat, alokasi bantuan yang tidak didasarkan pada tingkat kebutuhan peserta didik, dan kondisi geografis wilayah yang mempengaruhi ketersediaan akses jaringan internet sehingga berpotensi menimbulkan kesenjangan mutu pembelajaran. Drs. H. Wahyu Mijaya, SH., M.Si. selaku Sekretaris Dinas Pendidikan Prov. Jabar menjelaskan di tahun 2020 Disdik Prov. Jabar bekerja sama dengan salah satu provider yaitu Telkomsel. Telkomsel menyediakan 3,25 Juta kartu perdana baru yang dapat digunakan siswa sebesar 10GB secara gratis. Berbeda dengan yang diberikan Kemendikbud yang memberikan bantuan kuota dengan lebih dari satu provider. Selanjutnya, dalam diskusi dengan BPK Perwakilan Prov. Jabar, Kepala Perwakilan BPK Prov. Jabar, Agus Khotib menjelaskan bahwa keterlibatan Perwakilan BPK Prov. Jabar terhadap program bantuan kuota internet secara khusus tidak ada. Namun, secara tidak langsung dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD, program tersebut menjadi bahan pemeriksaan (secara sample) untuk menguji penggunaan kuota data internet yang bersumber dari APBD pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Lengkapnya Kajian dapat diakses di www.puskajiakn.dpr.go.id #KunkerPKAKN #DPRRI #BKDPRRI #SetjenDPRRI #KuotaDataInternet #PKAKN