Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Buku ini menyajikan 2 (dua) subjudul analisis mendalam berdasarkan 2 (dua) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI yaitu Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas Kontrak Karya PT Freeport Indonesia tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dan LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2018. Titik temu antara dua kajian ini berkaitan dengan konsekuensi yang harus dihadapi pemerintah terutama setelah divestasi saham PT Freeport Indonesia yaitu penanggulangan dampak perubahan ekosistem akibat pembuangan limbah tailing oleh PT Freeport Indonesia. Selain itu, terdapat pula amanah hilirisasi minerba melalui pembangunan smelter yang tentunya harus ditaati seluruh Izin Usaha Pertambangan Khusus, salah satunya termasuk PT Freeport Indonesia.

Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM khususnya pada Ditjen Minerba masih belum optimal, hal ini disebabkan karena masih ditemukannya permasalahan dan kelemahan pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI, yaitu 1) belum adanya bukti pendukung atas pengurangan piutang; 2) surat tagih yang tidak didukung dengan administrasi yang lengkap; 3) salah catat pada worksheet piutang; 4) perbedaan nilai piutang antara Ditjen Minerba dengan Wajib Bayar; 5) tidak tertibnya penerbitan dan pencatatan surat tagih pertama, kedua dan ketiga; 6) Piutang Bukan Pajak yang tidak tertagih karenga IUP tidak aktif dan belum diterminasi; dan 7) masih lemahnya aplikasi Sistem Informasi Piutang PNBP (SIPP).