Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil (Lubis, 2007). Penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara masih mendominasi bauran energi primer nasional.

Buku ini memberikan gambaran yang komprehensif dan sistematis mengenai pengelolaan PEN untuk UMKM yang ditinjau dari permasalahan akuntabilitas pada tiga sumber stimulus modal kerja yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM), Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan TA 2020, dan refocusing APBD. Selain itu, buku ini juga diharapkan menjadi masukan yang konstruktif bagi terwujudnya pengelolaan PEN untuk UMKM yang lebih akuntabel melalui pelaksanaan fungsi pengawasan Pimpinan dan Anggota DPR RI. Kajian ini telah disusun dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait, seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), para akademisi lintas Perguruan Tinggi, dan peneliti serta para pelaku usaha.