Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Pemerintah telah memberlakukan kebijakan subsidi harga untuk 2 (dua) jenis (BBM), yakni Biosolar dan Pertalite yang sebagaimana telah diatur KEPMEN ESDM No.37.K/HK/.02/MEM.M/2022 tertanggal 10 Maret 2022. Untuk saat ini, PT Pertamina (Persero) sebagai pihak yang mendapat penugasan Pemerintah untuk menjamin ketersediaan dan pelayanan distribusi BBM bersubsidi dan telah mengeluarkan aplikasi “MyPertamina” dengan harapan BBM yang bersubsidi mampu menyasar konsumen secara tepat sasaran serta meminimalisir potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Aplikasi MyPertamina ini adalah pertama kali dijalankan PT Pertamina Patra Niaga sebagai subholding Commercial & Trading dengan mulai uji coba penerapan di 11 wilayah di lima provinsi di Indonesia sejak tanggal 1 Juli 2022. Namun sayangnya masih terdapat kendala pada kebijakan tersebut.

Hadirnya Badan Standardisasi Nasional (BSN) dengan kegiatan standardisasinya merupakan tindakan nyata perlindungan Pemerintah terhadap masyarakat konsumen dan dunia usaha atas kegiatan produksi dan transaksi pasar untuk memastikan ketersediaan produk dan jasa yang bermutu berbasis keamanan, keselamatan, kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Jaminan mutu atas produk yang dihasilkan untuk konsumsi dalam negeri maupun tujuan ekspor yang sedemikian, adalah sebuah keharusan pada kehidupan masyarakat modern saat ini. Selain itu, BSN berperan dalam upaya peningkatan daya saing industri guna mendorong peningkatan ekspor melalui pelaksanaan tugas dan fungsi akreditasi dan satuan ukuran.