Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Salah satu arah kebijakan Nasional dalam Rancangan Pembangunan jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, menjadi pedoman Lembaga Penyiaran Publik Televisi Nasional Indonesia (LPP TVRI) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) TVRI yaitu dengan menentukan tujuan organisasi LPP TVRI yaitu dengan Meningkatnya kualitas konten (meliputi pendidikan, budaya, pendidikan agama, dan infrastruktur) penyiaran TV Publik dan Meningkatnya kualitas internal kelembagaan TVRI. Beberapa indikator sasaran yang dapat menjadi acuan untuk melihat ketercapaian tujuan LPP TVRI diantaranya dengan melihat ketercapaian tujuan Meningkatkan kualitas konten penyiaran TV Publik, dapat menggunakan indikator sasaran yaitu Audience Share/Rating, lalu untuk melihat ketercapaian tujuan meningkatnya kualitas internal kelembagaan LPP TVRI, dapat menggunakan indikator sasaran yaitu Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dan Jumlah Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Baru-baru ini terjadi sebuah kasus jebolnya keamanan siber instansi pemerintah yang dilakukan oleh seorang hacker yang bernama Bjorka. Data yang dicuri diantaranya ialah data 26 juta browsing history pelanggan IndiHome yang berisikan keyword, email, nama, jenis kelamin, dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Data 1,3 miliar, data registrasi SIM Card milik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dijual seharga Rp745,6 juta, dan data pribadi milik beberapa pejabat negara yang juga mengalami kebobolan. Terlepas dari sifat data yang umum atau spesifik ataupun rahasia, kasus kebocoran data pada instansi pemerintah hingga pemimpin Negara ini merupakan bukti nyata lemahnya perlindungan siber di Indonesia. Sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 anggaran BSSN secara umum mengalami tren penurunan. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan usaha mewujudkan keamanan, pelindungan, dan kedaulatan siber nasional.