Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Kajian Dana Alokasi Khusus Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

Buku yang kami susun ini, bersifat kajian tematik mengenai dinamika permasalahan dan kendala yang muncul terkait akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam mewujudkan Good & Clean Governance. BAB pertama buku ini membahas realita yang diperoleh dari hasil studi lapangan mengenai pelaksanaan dan kendala yang dihadapi oleh beberapa pemerintah daerah dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2015 serta persiapan penerapan basis akrual untuk TA 2016. Selanjutnya, BAB kedua merupakan kajian yang membahas mengenai sebab perolehan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap LKPD di Wilayah Indonesia Timur khususnya Provinsi Papua dan Maluku yang didasarkan pada penggalian data dan informasi di daerah terkait. Sedangkan kajian yang dibahas pada BAB ketiga, adalah mengenai identifikasi dan analisis tentang kaitan persepsi public stakeholders atas opini BPK terhadap perkembangan investasi yang masuk ke daerah. BAB keempat sebagai kajian penutup dalam buku ini membahas permasalahan mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban Dana Hibah untuk penyelenggaraan Pilkada Serentak.