Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPD Provinsi & LKPD Kab/Kota TA 2017 di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung

Berdasarkan hasil kajian, diketahui bahwa selama 3 (tiga) tahun anggaran (2014-2016), terdapat beberapa peraturan perudang-undangan yang belum sepenuhnya dikuasai/dipahami oleh pengelola keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten, antara lain: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Ketidakpatuhan para penyelenggara keuangan pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terhadap peraturan perundang- undangan, khususnya peraturan perundang-undangan yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat disebabkan karena pejabat berwenang (PPK, PPTK dan PPHP) lalai dalam mematuhi kesepakatan kontrak dan kurang cermat dalam mengendalikan pekerjaan pengadaan barang/jasa. Kajian ini disajikan dalam bentuk infografis yang dapat memudahkan pemahaman terhadap kajian tentang kepatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Banten terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan LHP BPK atas LKPD Kabupaten/Kota di Provinsi Banten TA. 2014-2016.