Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Pemerintah telah mengatur kewajiban lapor bagi perusahaan melalui UU No. 7/1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP). Laporan perusahaan tersebut akan menjadi informasi resmi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan pada sektor ketenagakerjaan baik di tingkat nasional maupun daerah. Seiring berjalannya waktu dimana teknologi dan informasi semakin berkembang dan untuk memberikan kemudahan, kewajiban lapor bagi perusahaan dilakukan melalui online/dalam jaringan yang diatur melalui Permenaker No. 18/2017 tentang Tata Cara Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan dalam Jaringan yang telah diubah dengan Permenaker No. 4/2019. Namun, jumlah perusahaan yang telah terdata masih minim jika dibandingkan dengan total perusahaan hasil Sensus Ekonomi 2016 oleh BPS, jumlah perusahaan yang terdata melalui sistem WLKP online per 6 Juni 2022 masih sangat sedikit karena hanya mencapai 1,88%.

Jika Kesetaraan gender menjadi salah satu isu prioritas dari empat isu pada kegiatan Women 20 (W20) dalam presidensi G20 Indonesia Tahun 2022. Nah, sudah sejak lama lho Pemerintah Indonesia berupaya untuk menekan kesejangan gender dengan menerbitkan Inpres No.9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG). Tujuan dari PUG ini adalah mewujudkan kesetaraan sekaligus keadilan gender pada setiap kebijakan pembangunan Nasional melalui Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender (PPRG). Namun ternyata, dalam pengimplementasian PUG masih ditemui beberapa permasalahan yang menghambat tercapainya tujuan dari PUG tersebut.