Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Seiring dengan semakin meningkatnya realisasi konsumsi BBM khususnya JBT (Solar) dan JBKP, dan bahkan pasokan BBM jenis Solar yang sempat mengalami kelangkaan beberapa saat lalu, menunjukkan pentingnya meningkatkan akuntabilitas penyaluran JBT yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, untuk meningkatkan akuntabilitas penyaluran BBM baik JBT maupun JBKP maka PT Pertamina (Persero) dan PT Telkom Indonesia Tbk membangun Program Digitalisasi SPBU. Program Digitalisasi SPBU tersebut diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas penyaluran BBM dengan membangun visibilitas data transaksi penjualan BBM di tingkat konsumen sekaligus meningkatkan pengawasan dan pengendalian distribusi BBM secara near realtime. Meskipun program Digitalisasi SPBU atas 5.518 SPBU telah rampung dilaksanakan pada akhir 2020, namun secara umum, terdapat sejumlah kendala dalam penyelesaian pekerjaan maupun pemanfaatan program digitalisasi SPBU.

Dalam langkah reformasi struktural terhadap iklim usaha di Indonesia Pemerintah terus berupaya untuk melakukan pembaruan sistem OSS versi 1.1 dengan paradigma perizinan berbasis izin (license-based) menjadi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) yang berguna untuk tanggung jawab dalam hal pengawalan dan penyelesaian hambatan pada layanan perizinan berusaha melalui protokol komunikasi. Namun sayangnya masih terdapat permasalahan terkait digitalisasi yang belum terintegrasi secara baik antara pusat dan daerah sehingga layanan perizinan dilakukan secara terpisah-pisah yang dapat berpotensi terhambatnya proses perizinan.