Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Pemerintah mengeluarkan aturan untuk mempercepat perkembangan digitalisasi di Indonesia. Salah satunya melalui program digitalisasi nasional dengan melakukan proses migrasi penggunaan TV Analog menjadi TV Digital. Migrasi sistem penyiaran TV Analog ke TV Digital memerlukan perangkat pembantu yaitu Set Top Box (STB) yang merupakan perangkat tambahan yang dihubungkan ke televisi agar dapat menangkap sinyal digital. Dengan kebijakan ASO Kominfo mengambil kebijakan untuk mendistribusikan STB secara gratis bagi keluarga miskin yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial yaitu sebanyak 6,7 juta keluarga miskin. Kominfo membagi pelaksanaan ASO menjadi 3 tahap. Namun pelaksanaan ASO masih memiliki tantangan pada beberapa faktor.

Dalam rangka sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional, Pemerintah mengeluarkan PP No. 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional. Sinkronisasi menurut PP tersebut merupakan Suatu proses memadukan dan memperkuat penyusunan rencana dan anggaran serta pengendaliannya. Hal tersebut dilakukan agar pembangunan nasional berjalan efektif dan efisien. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021 merupakan salah satu output dalam perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 tahun dari penjabaran tahun kedua pelaksanaan RPJMN 2020-2024, namun dalam penyusunannya masih terdapat permasalahan, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan BUN.