Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Dalam melakukan Pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan, terdapat 4 pemangku kebijakan yaitu Menteri Keuangan, Kejaksaan RI, KPK, dan Oditurat militer. Dimana dalam proses penyelesaian barang rampasan negara tersebut dapat dilakukan dengan penjualan secara lelang. Nahh, penjualan dengan cara lelang termasuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Berdasarkan LK Kejaksaan RI tahun 2020 kontribusi pendapatan dari pengurusan Benda Sitaan dan Barang Rampasan mencapai Rp381.25 milyar atau 40.75% dari total kontribusi PNBP Kejaksaan. Namun, pendapatan penjualan hasil lelang TPPU dan TPK relatif lebih kecil dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Hal Ini pun selaras dengan LK KPK tahun 2020.

Pemberian pupuk bersubsidi bertujuan agar petani mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau dengan standar kualitas yang telah disyaratkan, dengan demikian produktivitas pertanian diharapkan meningkat yang pada akhirnya mendukung ketahanan pangan Nasional. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pendistribusian pupuk bersubsidi yang transparan dan akuntabel serta tepat sasaran Kementan mengimplementasikan Kartu Tani dalam penebusan pupuk bersubsidi. Namun dalam Implementasi kartu tani dalam penyaluran pupuk bersubsidi tidak terlepas dari berbagai permasalahan.