Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Pemerintah terus berupaya melakukan transformasi kebijakan Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang lebih tepat sasaran, salah satunya terkait rencana mengubah skema subsidi LPG dari berbasis komoditas menjadi berbasis perorangan. Oleh karena itu, salah satu upaya Pemerintah dalam melakukan transformasi kebijakan subsidi LPG adalah dengan memanfaatkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Namun rencana transformasi kebijakan subsidi LPG tabung 3 kg tersebut tidak terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan.

Lahirnya Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), menempatkan kedudukan Madrasah setara dengan pendidikan formal lainnya untuk berkontribusi dalam mencetak lulusan yang mampu bersaing dengan lulusan dari lembaga pendidikan lain baik dari aspek pengetahuan, keterampilan maupun perilaku berlandaskan agama. Namun, ternyata masih ditemukan berbagai tantangan dalam penyelenggaraan Madrasah yang sampai saat ini belum terselesaikan, terlebih lagi pada masa Pandemi COVID-19 yang tentunya mengubah tatanan dan melahirkan tantangan baru.