Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Indonesia masih mengalami permasalahan gizi yang berdampak serius terhadap kualitas Sumber Daya Manusia. Salah satu masalah gizi yang menjadi persoalan penting bagi pemerintah Indonesia adalah masih tingginya prevalensi angka stunting. Data hasil Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2021 menunjukkan bahwa prevalensi balita stunting di Indonesia berada pada angka 24,4% atau sebanyak 5,33 juta balita. Angka tersebut masih cukup tinggi jika dibandingkan dengan standar WHO yang menetapkan angka stunting tidak lebih dari 20%. Masih tingginya prevalensi angka stunting kemudian membuat pemerintah mengambil kebijakan untuk mempercepat penurunan stunting dengan menetapkan target prevalensi stunting sebesar 14% di tahun 2024 yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024 dengan berbagai program aksinya.

Berdasakan persentase atas data Dapodik dalam BPK, diketahui bahwa 45,86% guru Non PNS rentan kesejahterannya akibat adanya pandemi Covid-19 Atas hal tersebut Pemerintah khususnya Kemendikbudristek membuat kebijakan program Bantuan Subsidi Upah. Dimana program ini ditujukan untuk Guru Tidak Tetap (GTT) Non PNS yang memiliki penghasilan dibawah Rp5.000.000. Namun kebijakan tersebut masih terdapat permasalahan terlebih data Dapodik sebagai data awal untuk melakukan penyaluran bantuan tidak update.