Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 3/2016 Danau Toba merupakan salah satu destinasi pariwisata Super Priotas. Oleh karena itu pemerintah membentuk Badan Pengelola Otorita Kawasan Danau Toba (BPODT). Namun ditengah pelaksanaan pengembangan destinasi Pariwisata Danau Toba masih ditemukan permasalahan yang diungkap oleh BPK RI

Terbitnya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) menimbulkan polemik di kalangan pekerja/buruh. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perubahan pada skema pencairan JHT yang baru dapat diambil manfaatnya pada usia 56 tahun bagi pekerja yang mengalami PHK ataupun mengundurkan diri. Pekerja/buruh menilai bahwa Permenaker No. 2 Tahun 2022 tersebut merugikan, mengingat permenaker tersebut diterbitkan pada masa pandemi COVID-19 yang membuat banyak pekerja/buruh terkena dampaknya seperti dirumahkan atau mengalami PHK dan tidak dapat mencairkan manfaat JHT-nya, padahal manfaat JHT dapat digunakan untuk modal usaha atau sekedar bertahan hidup di tengah pandemi COVID-19. Sehingga muncul suara penolakan atas Permenaker 2/2022 dan meminta agar skema JHT dikembalikan ke Permenaker 19/2015. Dengan banyaknya suara penolakan atas terbitnya Permenaker 2/2022. Atas hal itu, Presiden telah menginstruksikan Kementerian Ketenagakerjaan untuk melakukan revisi atas Permenaker No. 2 Tahun 2022.