Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Di dalam transformative recovery UKM yang dilakukan oleh Kemen KUKM untuk lebih siap dalam menghadapi krisis dan perkembangan perekonomian global di masa yang akan datang, salah satu bentuk program tersebut adalah kemudahan akses pembayaran pelaku usaha mikro melalui program BPUM. Namun, validasi data dalam program BPUM belum optimal. Hal ini terlihat pada ketidaksesuaian kriteria dan adanya duplikasi penyaluran dana BPUM kepada penerima.

Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada merupakan amanat dalam UUD 1945 sebagai perwujudan demokrasi di Indonesia. Sebagai ujung tombak demokrasi, penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada perlu dikawal sebaik mungkin agar menghasilkan suksesi kepemimpinan yang sehat dan menjaga kepercayaan publik dalam iklim demokrasi di Indonesia. Kompleksitas keserentakan Pemilu sebagai sebuah perhelatan politik telah menimbulkan berbagai permasalahan, ditinjau dari aspek administrasi kependudukan, sumber daya manusia (SDM), akuntabilitas anggaran, dan logistik. Begitupun pada Pilkada 2020 seiring dengan Pandemi Covid-19 menjadikan penyelenggaraan Pilkada harus mengikuti protokol kesehatan (Prokes) ketat, sehingga anggaran terutama untuk logistik pendukung prokes pun meningkat. Berbagai permasalahan yang terjadi pada Pemilu 2019 dan Pilkada 2020 hendaknya dapat dijadikan bahan evaluasi untuk ditindaklanjuti dalam rangka meminimalisir terjadi permasalahan berulang pada saat Keserentakan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 akan datang.