Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

- Ditengah klaim peningkatan kinerja keuangan daerah dalam bentuk perolehan opini WTP atas LKPD TA 2019 pada semua level pemerintahan daerah yang mencapai 89,5%, masih ada sejumlah daerah di Indonesia yang bertahan dengan opini WDP maupun TMP selama sepuluh tahun berturut-turut. - Perolehan opini WDP dan TMP bertahan satu dekade (2010-2019) tersebut terjadi disejumlah daerah tengah dan timur Indonesia dengan sebab permasalahan diantaranya terkait efektivitas sistem pengendalian intern yang berdampak pada penatusahaan dan pengungkapan beberapa akun dalam laporan keuangan menjadi tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). - Dengan itu, pendampingan, pembinaan dan pengawasan khususnya terhadap sejumlah Daerah dengan opini bertahan WDP dan TMP adalah sebuah keniscayaan bagi Pemerintah Pusat dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan daerah melalui tata kelola keuangan yang bersih dan akuntabel.

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan basis data utama dalam pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial di Indonesia. Cakupan dari DTKS ini pun masif, sampai dengan April 2021 Kemensos melalui Kepmensos No.12/HUK/2021 telah menetapkan sebanyak 138,42 juta data. Maka dari itu, kualitas DTKS harus akurat dan mutakhir untuk menjamin ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program tersebut.