Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Dibalik berbagai capaian Dana Desa, kebijakan Dana Desa masih menyisakan berbagai permasalahan dan potensi permasalahan dari segi perencanaan, pengelolaan, maupun pertanggungjawaban. Dari segi perencanaan terdapat potensi permasalahan yang dapat menciptakan kebingungan dalam menentukan target capaian kemajuan desa. Hal ini disebabkan pada keberadaan beberapa indikator yang berbeda antar Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan evaluasi pembangunan desa seperti Indeks Desa Membangun (IDM), Indeks Pembangunan Desa (IPD), Profil Desa dan Kelurahan (Prodeskel), serta Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Epdeskel). Dari segi pengelolaan, terdapat permasalahan masih adanya sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN) yang tidak disalurkan ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), karena adanya perbedaan antara jumlah desa berdasarkan peraturan Bupati dengan jumlah desa berdasarkan data DJPK. Di antara Afirmasi dan kebijakan utama Pemerintah kepada Desa yang bertujuan untuk meredam peningkatan jumlah penduduk miskin perdesaan sebagai dampak Covid-19 adalah pengutamaan penggunaan Dana Desa untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di desa sebagaimana disebutkan dalam penjelasan UU No.2 Tahun 2020. Pemberian BLT-Dana Desa ditujukan pada calon penerima yang memenuhi tiga kriteria, yaitu: 1)Tidak mendapat bantuan PKH/BPNT/pemilik Kartu Prakerja; 2)Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); dan 3)Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Di Indonesia, konsumsi energi masih didominasi oleh energi fosil (minyak bumi, gas bumi, dan batubara) sedangkan energi baru dan terbarukan (EBT) masih bersifat alternatif. Ketergantungan terhadap energi fosil menimbulkan sekurang-kurangnya tiga ancaman serius yaitu: 1) Menipisnya cadangan minyak bumi yang ada (asumsi tanpa temuan sumur minyak baru); 2) Kenaikan/ketidakstabilan harga akibat laju permintaan yang lebih besar dari produksi minyak; dan 3) Polusi gas rumah kaca akibat pembakaran bahan bakar fosil (Lubis, 2007). Penggunaan bahan bakar minyak bumi dan batu bara masih mendominasi bauran energi primer nasional.