Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah berpengaruh pada pembangunan dan juga kesejahteraan masyarakat lho. Oleh karena itu, dalam menunjang perencanaan atau sasaran pembangunan di masa akan datang, BPS selaku badan yang bertanggung jawab melakukan pendataan sensus penduduk dalam 10 tahun sekali. Sensus Penduduk 2020 (SP2020) merupakan sensus ke tujuh yang memiliki tujuan besar diantaranya yaitu memetakan kesiapan penduduk Indonesia dalam menghadapi era revolusi industri 4.0. Namun, dalam pemeriksaannya, BPK menilai bahwa penyediaan data statistik kependudukan yang dihasilkan masih kurang efektif dan terdapat permasalahan.

Indonesia memiliki komitmen untuk turut mengatasi perubahan iklim yang tertuang dalam dokumen Nationally Determined Contribution untuk mengurangi emisi sebesar 29% dengan usaha sendiri dan sampai dengan 41% dengan dukungan Internasional pada Tahun 2030. Untuk mencapai target NDCs pada 2030 Indonesia membutuhkan pendanaan yang sangat besar dan untuk menutup kebutuhan pendanaan tersebut diperlukan sumber pendanaan lain seperti bantuan lembaga internasional, pajak karbon, perdagangan karbon, serta badan pengelola yang memiliki fungsi mengelola sumber pendanaan lain tersebut. Pada Tahun 2019, Pemerintah membentuk BLU yang bernama Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) di bawah Kemenkeu sebagai vehicle untuk mobilisasi berbagai sumber pendanaan guna mengatasi gap pendanaan iklim yang ada. BPDLH dapat menerapkan skema campuran dengan berbagai sumber pendanaan untuk mendukung program-program kementerian/lembaga secara berkelanjutan namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu untuk mendapatkan perhatian terkait pengelolaan pendanaan yang ditujukan untuk mengatasi perubahan iklim.