Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Salah satu dari 5 (lima) Arahan Presiden dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024 yaitu pembangunan infrastruktur dimana didalamnya termasuk infrastruktur TIK untuk transformasi digital. Kebijakan ini disambut oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) yaitu dengan melakukan penyediaan Base Transceiver Station (BTS) di wilayah non-komersial termasuk 3T dalam rangka pemerataan akses 4G.

Salah satu dampak dari pandemi Covid-19 telah memperparah kesulitan keuangan (financial distress) PT Garuda Indonesia (Persero) yang membawa pada posisi di ‘ujung tanduk’ dengan statusnya technically bankrupt. Dengan kondisi ini, Pemerintah selaku pemilik modal mayoritas tentunya menyadari dan berkomitmen untuk mempertimbangkan langkah-langkah strategis dalam menghindari terjadinya ‘kepailitan’ pada BUMN kebanggaan rakyat Indonesia tersebut dan juga menimbulkan kompleksitas masalah tersendiri apabila dikaitkan dengan aset-aset BUMN yang notabene merupakan bagian aset Negara. Maka dari itu, melalui skema penyelamatan yang diajukan Pemerintah berupa alokasi Penyertaan Modal Negara sebesar Rp7,5 triliun dari cadangan pembiayaan investasi APBN TA 2022 diharapkan dapat mendukung percepatan penyelesaian financial distress PT Garuda Indonesia.