Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI
Temukan berbagai publikasi dokumen dari PUSKAJI AKN Badan Keahlian DPR RI mengenai Ringkasan & Telaahan, Kajian Akuntabilitas, Buku dan lainnya.
Bunga Rampai Accountability Brief Triwulan I
ISBN
000-000-0000-00-0
Tanggal
2022-05-21
Tempat
-
Penulis
-
Sebagaimana dipahami, bahwa pelaksanaan tugas pokok Puskaji
AKN dalam melakukan analisis terkait akuntabilitas keuangan
negara adalah diarahkan pada beberapa aspek yang meliputi:
• Data mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas,
dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi
keputusan mengenai alokasi sumber daya keuangan yang
disajikan pada Laporan Keuangan (Audited) baik LKPP, LKKL, LK
BUMN dan LK Badan Lainnya serta LKPD Provinsi dan
Kabupaten/Kota, baik untuk satu tahun anggaran maupun time
series beberapa tahun anggaran.
• Temuan dan permasalahan yang diungkap pada hasil
pemeriksaan atas efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI)
dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang
mengakibatkan kerugian negara/daerah atau kerugian yang
terjadi pada perusahaan milik negara/daerah atau potensi
kerugian pada hasil pemeriksaan keuangan maupun
pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
• Permasalahan yang diungkap atas aspek ekonomi, efisiensi, dan
efektivitas pada hasil pemeriksaan kinerja
PENYELENGGARAAN KESERENTAKAN PEMILU & PEMILIHAN KEPALA DAERAH 2024: URGENSI MEMBANGUN AKUNTABILITAS, EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI
ISBN
978-623-9820-91-6
Tanggal
2022-01-26
Tempat
-
Penulis
-
Pemilihan Umum (Pemilu) merupakan pondasi dalam menjalankan
kedaulatan rakyat dan tatanan awal dalam negara yang menganut
sistem demokrasi. Pemilu memang pada hakikatnya bertujuan untuk
memilih dan menentukan pejabat publik dalam sebuah negara
demokrasi. International Institute for Democracy and Electoral
Assistance (International IDEA) mendefinisikan Pemilu adalah landasan
pemerintahan yang demokratis dan stabilitas politik. Melalui pemilu,
pemerintah mendapatkan mandat demokrasi dari rakyat dan bertanggung
jawab atas kinerja atas roda pemerintahan mereka.
