Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Pada Januari 2021, masih terdapat 47 kabupaten/kota yang belum memutakhirkan DTKS sama sekali sejak dilakukannya PBDT (Pemutakhiran Basis Data Terpadu) tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa DTKS yang digunakan untuk berbagai program perlindungan sosial masih belum akurat dan mutakhir.

Buku yang merupakan hasil kajian ini diharapkan menjadi perhatian para pemangku kepentingan, karena di antara fakta empirik yang diungkap adalah kondisi dimana sebagian besar Pemerintah Daerah tidak dapat menjelaskan seberapa besar kontribusi pengalokasian DTU untuk infrastruktur dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan dari kebijakan tersebut. Padahal diketahui bahwa kebijakan ini diarahkan oleh Pemerintah Pusat sebagai stimulus bagi Pemerintah Daerah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di daerah dalam mencapai target pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan kata lain, penilaian atas efektivitas pelaksanaan kebijakan baru terbatas pada tingkat kepatuhan Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan belanja infrastruktur dalam APBD yang bersumber dari DTU di setiap tahun anggaran sesuai persentase yang diamanahkan dalam UndangUndang APBN, sedangkan penilaian atas kesesuaian antara tujuan dengan dampak yang diharapkan belum dapat dilakukan.