Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Ringkasan & Telaahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI (Berdasarkan IHPS I 2018) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga & Badan Lainnya TA 2017, Ruang Lingkup Komisi I

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI atas LKPP Tahun 2017 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 31 Mei 2018 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan konsolidasian dari 87 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (BUN) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan atas 87 LKKL, BPK memberikan opini: Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN; Wajar Dengan Pengecualiaan (WDP) terhadap 6 LKKL, yaitu pada: Kementerian Pertahanan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Badan Pengawas Tenaga Nuklir, Lembaga Penyiaran Publik TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik RRI; Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) terhadap 2 LKKL, yaitu pada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Badan Keamanan Laut. Ringkasan dan Telaahan terhadap LKPP Tahun 2017 ini memuat hasil pemeriksaan BPK RI atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta lampiran temuan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang disusun berdasarkan Komisi DPR RI. Selain itu, Ringkasan dan Telaahan ini juga disajikan dalam bentuk infografis untuk memudahkan BAKN DPR RI dalam memahami temuan hasil pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017.Ringkasan dan Telaahan ini dapat digunakan sebagai bahan BAKN DPR RI dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, khususnya untuk melakukan pendalaman terhadap kinerja pemerintah pusat atas pelaksanaan APBN Tahun 2017.