Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IX yaitu Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan terkait dengan kewajiban dan komitmen BPOM belum terlaksana dengan optimal karena terdapat PNBP Fungsional Diterima di Muka pada BPOM dari pekerjaan pelayanan publik namun belum diselesaikan dengan waktu yang telah ditetapkan pada 3 (tiga) Direktorat. Kemudian pada Kementerian Kesehatan, Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) yang dilaksanakan pada Rumah Sakit (RS) Pendidikan di Lingkungan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan diketahui bahwa terdapat RS yang belum menerima pembayaran dari Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran yang menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) penyelenggaraan PPDS, belum ada Unit Cost yang disepakati antara RS Pendidikan terkait dengan Institusi Pendidikan dalam penyelenggaraan PPDS, dan dalam PKS penyelenggaraan PPDS tidak ada klausul yang mengatur kewajiban dari Institusi Pendidikan/Fakultas Kedokteran terkait untuk membayar biaya yang timbul pada 2 RS. Akibatnya, RS Pendidikan menanggung biaya tambahan atas pelaksanaan PPDS belum menerima pendapatan dari kerjasama PPDS dan hilangnya potensi pendapatan atas penyelenggaraan PPDS yg belum ada unit cost.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VIII yang terdiri dari 4 (empat) Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan pada Kementerian Agama, Kementerian Sosial, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pada Kementerian Agama yang didasari permasalahan berulang dari tahun 2018 dan terjadi kembali di tahun 2019 terkait penyelesaian dana PIP yang tidak diaktivasi oleh Penerima Manfaat berlarut-larut mengakibatkan dana PIP tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh Penerima Manfaat. Selain itu, pada Kementerian Sosial diungkap permasalahan terkait permasalahan pengendalian penyaluran serta pengelolaan BPNT dan PKH belum memadai.