Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi XI yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah sebagai berikut: 1) pengadaan Tanah pada BPS Provinsi Kalimantan Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi XI yaitu Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah sebagai berikut: 1) pengadaan Tanah pada BPS Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp6,44 miliar tidak didukung dengan penilaian harga tanah yang andal; 2) pengelolaan Belanja Barang berupa Bantuan Dana untuk Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit (PPKS) pada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) belum sepenuhnya dapat menjamin penggunaannya sesuai tujuan yang ditetapkan; 3) kelemahan pengendalian sistem BIMASAKTI dalam mendukung proses penyusunan laporan keuangan tahunan Bank Indonesia; dan 4) pengelolaan pengeluaran untuk membiayai kegiatan OJK belum sepenuhnya memperhatikan realisasi penerimaan pungutan sehingga terdapat beban Tahun 2019 yang tidak tersedia dananya dan belum dapat dibayarkan.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi X yaitu Badan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Perpustakaan Nasional, dan Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pengelolaan bantuan sosial kegiatan Program Indonesia Pintar (PIP) belum memadai pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Perlu diketahui bahwa temuan dan permasalahan ini merupakan temuan berulang dan rekomendasi BPK atas temuan dan permasalahan ini belum tuntas ditindaklanjuti. Secara garis besar, hal ini berakibat pada penyaluran bansos PIP yang tidak tepat sasaran kepada penerima yang membutuhkan. Selain itu, Pada LHP Laporan Keuangan atas Kemenristekdikti TA 2019, temuan yang dibahas adalah temuan dan permasalahan yang mendapat perhatian BPK khususnya yang berkaitan dengan Pendidikan Tinggi (Dikti). Rekomendasi terkait temuan dan permasalahan yang terkait dengan pendidikan tinggi ini nantinya akan ditindaklanjuti oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang pada pemerintahan periode 2019-2024 membawahi Satuan Kerja (Satker) Perguruan Tinggi.