Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.

Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016 yang telah disampaikan dalam Rapat Paripurna DPR RI Tanggal 6 April 2017, merupakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas 604 objek pemeriksaan pada pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan badan lainnya. Hasil pemeriksaan setiap pengelola anggaran dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan yang meliputi Pemeriksaan Keuangan dilakukan dalam rangka memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan Kinerja bertujuan untuk menilai aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. PDTT bertujuan memberikan simpulan atas suatu hal yang diperiksa. Ringkasan dan Telaahan ini dapat dijadikan awal bagi komisi-komisi DPR RI untuk melakukan pendalaman atas kinerja mitra kerja dalam melaksanakan program-program prioritas pembangunan nasional mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang dilakukan secara transparan dan akuntabel untuk dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat, serta dapat melengkapi sudut pandang atas kualitas Opini BPK dan rekomendasi BPK terhadap kinerja sektor publik.