Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi V yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa PDTT, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas), dan Badan Pelaksana-Badan Pengembangan Wilayah Suramadu. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut: 1. Kementerian PUPR: Penyajian hasil perbaikan penilaian kembali BMN Tahun 2017-2018 pada LK Kementerian PUPR Tahun 2019 tidak akurat, dengan permasalahan antara lain 1) terdapat koreksi penyajian hasil revaluasi yang belum tercatat di SIMAK BMN; dan 2) terdapat ketidaksesuaian penentuan nilai wajar BMN dengan dokumen sumber atau hasil pengujian fisik BMN; 2. Kementerian Perhubungan: Belanja Barang untuk Subsidi dilaksanakan tidak sesuai ketentuan, dengan permasalahan diantaranya adanya kelebihan bayar belanja subsidi pada Ditjen Perhubungan Laut

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah belanja pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp3.449.033.329.223 belum Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah belanja pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp3.449.033.329.223 belum Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi IV yaitu Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah belanja pada Kementerian Pertanian tahun anggaran 2019 untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda sebesar Rp3.449.033.329.223 belum didukung bukti pertanggungjawaban berdasarkan data dari aplikasi BASTBanpem, BASTOnline, dll. Selain itu, terdapat indikasi 1.865,24 Ha areal terganggu di kawasan hutan tanpa IPPKH yang belum dilakukan penindakan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terhadap indikasi areal terganggu tanpa IPPKH tersebut terdapat potensi PNBP PKH minimal sebesar Rp6.528.340.000 per tahun.