Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VII yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Ristek/BRIN (untuk TA 2019 masih tergabung dalam LHP atas LK Kemenristekdikti), BPPT, BATAN, BAPETEN, BIG, LAPAN, LIPI, dan mitra gabungan Komisi IV dan VII yaitu Kementerian LHK. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain pada Kementerian ESDM dimana terdapat temuan/permasalahan terkait pengelolaan PNBP pada Ditjen Minerba TA 2019 belum memadai, dan permasalahan proses PMN Kementerian ESDM kepada PT Pertamina Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VII yaitu Kementerian ESDM, Kementerian Ristek/BRIN (untuk TA 2019 masih tergabung dalam LHP atas LK Kemenristekdikti), BPPT, BATAN, BAPETEN, BIG, LAPAN, LIPI, dan mitra gabungan Komisi IV dan VII yaitu Kementerian LHK. Temuan dan permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain pada Kementerian ESDM dimana terdapat temuan/permasalahan terkait pengelolaan PNBP pada Ditjen Minerba TA 2019 belum memadai, dan permasalahan proses PMN Kementerian ESDM kepada PT Pertamina (Persero) berupa BPYBDS sebesar Rp3.686.026.656.452,00 berlarut-larut. Untuk itu, terkait temuan PNBP, BPK RI merekomendasikan untuk menerbitkan perubahan/revisi Kepmen ESDM maupun SE Sekjen Kementerian ESDM terkait agar sesuai dengan proses bisnis Ditjen Minerba dan sesuai dengan PSAP, dan menyempurnakan aplikasi e-PNBP. Untuk temuan PMN, BPK RI merekomendasikan untuk melakukan percepatan upaya penyelesaian masalah hukum dan bukti kepemilikan, serta penyelesaian pekerjaan jaringan gas dan SPBG, dan melakukan koordinasi dan monitoring secara teratur dengan pihak terkait dalam penyelesaian proses PMN KESDM kepada PT Pertamina (Persero).

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun temuan dan Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun temuan dan Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi VI, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam (BP Batam), Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Badan Usaha Milik Negara (KemenBUMN), Kementerian Koperasi dan UKM (KemenkopUKM), Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Perindustrian (Kemenperin), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan terkait dengan Empat Belas BUMN belum menyampaikan laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dan Angsuran dari Mitra Binaan pada Program Kemitraan belum teridentifikasi minimal sebesar Rp13.127.407.359,00. Hal ini dikarenakan belum adanya aturan tegas yang mengatur Asisten Deputi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Asdep TJSL) berperan aktif mengumpulkan laporan PKBL sehingga terhambatnya dalam pengambilan keputusan-keputusan PKBL.