Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi I yaitu Kementerian Pertahanan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Luar Negeri, Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia, Lembaga Ketahanan Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan Keamanan Laut, Badan Siber dan Sandi Negara, dan Dewan Ketahanan Nasional. Dalam hal opini, perlu mendapatkan perhatian yaitu pemberian opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) pada Bakamla selama 4 tahun berturut-turut yaitu untuk tahun anggaran 2015 sampai dengan 2019 dan penurunan opini pada BSSN yaitu dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun anggaran 2018 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun anggaran 2019. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan temuan potensi penyalahgunaan kas terkait penggunaan langsung rekening Foreign Military Fund (FMS) pada rekening pribadi Perwira FMS yang belum disetujui oleh BUN dan belum ditunjuk sebagai bendahara pembantu pada Kementerian Pertahanan, lalu akun Persediaan pada Laporan Keuangan Bakamla TA 2019 terdapat dana kegiatan pengamanan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) disalurkan ke rekening pribadi pejabat di Bakamla.

Buku ini menyajikan ringkasan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2019 yang memuat temuan dan permasalahan baik dalam sistem pengendalian internal (SPI) maupun dalam kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.