Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi III yaitu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Adapun atas rekomendasi dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah atas rekomendasi Pekerjaan pembangunan gedung Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Republik Indonesia dilaksanakan tidak sesuai ketentuan sebesar Rp1.169.333.753,66. Secara garis besar, hal ini berakibat pada Kelebihan pembayaran atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI sebesar Rpl.169.333.753,66; dan Nilai Aset Tetap pada Neraca Kejaksaan RI per 31 Desember 2019 lebih catat sebesar Rpl.169.333.753,66. Rekomendasi terkait atas rekomendasi dan permasalahan yang terkait nantinya akan ditindaklanjuti oleh KPA dan PPK atas pekerjaan Pembangunan Gedung PPA Kejaksaan Agung RI supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan dan berkoordinasi dengan Biro Keuangan untuk melakukan penyesuaian atas kelebihan pencatatan Aset Tetap di Neraca.

Buku ini membahas ringkasan LHP atas Laporan Keuangan pada Kementerian/Lembaga Mitra Kerja Komisi II yaitu Kementerian Dalam Negeri, KPU, Bawaslu, Kemenpan RB, Kementerian ATR / BPN, LAN, Kemensetneg, ANRI, BKN, SETKAB, BPIP, Ombudsman RI dan BNPP. Adapun temuan dan permasalahan yang bersifat strategis dan kiranya perlu mendapat perhatian diantaranya adalah temuan pada Kemendagri berupa adanya piutang PNBP biaya pendidikan pada IPDN yang merupakan permasalahan berulang dari TA 2015 sampai dengan TA 2019. Kemudian pada KPU Kabupaten Mamberamo Raya belum melakukan pengesahan belanja atas hibah pilkada sebesar 2 miliar, pengesahan hibah yang hanya dilakukan dari sisi pendapatan dan tidak termasuk realisasi belanja, temuan pada KPU tersebut menyebabkan perolehan opini untuk LK KPU berupa Wajar Dengan Pengecualian (WDP).